Makna Demokrasi Pancasila di Indonesia

Makna dan Pengertian Demokrasi Pancasila di Indonesia

Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “demokratia” terdiri dari dua kata, demos = rakyat dan kratos/ kratein = kekuatan/ pemerintahan.

Secara harafiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

Demokrasi Menurut Para Ahli

Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Giovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.

Dari banyak literatur demokrasi berasal dari Athena 500 SM yg diprakarsai oleh Kleistenes, yg melakukan bbrp perubahan pemerintahan negara kota Athena.

Di Eropa demokrasi berkembang dengan konsep nation state yang disemai oleh bbrp pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesqiueu, dan JJ Rousseau

Kategori demokrasi : (a) demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, (b) demokrasi sebagai sistem politik, (c) demokrasi sebagai sikap hidup

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan Merupakan pengertian awal makna demokrasi. Plato dalam tulisannya ‘Republic’ bhw ada tiga bentuk pemerintahan: monarki, aristokrasi, dan demokrasi.

Aristoteles dalam tulisannya ‘Politics’ bhw ada tiga bentuk pemerintahan yg baik yg disebut: good constitution, meliputi: monarki, aristokrasi, dan polity. Sedangkan pemerintahan yg buruk disebut bad constitution, meliputi: tirani, oligarki, dan demokrasi.

Baca juga: Pentingnya Sosialisasi Budaya Politik di Indonesia

Jadi ada perbedaan pendapat antara Plato dan Aristoteles

Pollybius: bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali dst. Menurutnya demokrasi sbg bentuk pemerintahan buruk menjadi ideal sesuai kehendak rakyat

Pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil – wakil yang mereka pilih dibawah system pemerintahan yang bebas.

Demokrasi sebagai sistem politik

Machiavelli bhw negara (Lo Stato) mrpk hal yg pokok (genus) sedang spesiesnya adalah Republik dan Monarki. Menurutnya jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sbg sistem politik.

Samuel Huntington: sistem politik ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi

Prinsip – prinsip Demokrasi (Almadudi )

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
12. 
    

Ciri–ciri Demokrasi Pancasila di Indonesia

1. Perlindungan Konstitutional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi, beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan
7. Kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas

Pengertian Budaya Demokrasi

Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.

Ciri – ciri Budaya Demokrasi

• Adanya lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kehendak rakyat.
• Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
• Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam konstitusi.

Unsur – unsur /prinsip – prinsip Budaya Demokrasi

• Kebebasan
• Persamaan
• Solidaritas
• Toleransi
• Menghormati kejujuran
• Menghormati penalaran
• Keadaban

Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari sikap toleransi terhadap perbedaan.

Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini masyarakat dunia cara yg terbaik untuk mencapai tujuan negara.

Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah kontinu, semakin banyak prinsip dijalankan maka akan semakin demokratis, begitu pula sebaliknya, jika semakin banyak ditinggalkan semakin tidak demokratis negara tersebut.

Prinsip non demokrasi

• Pemusatan kekuasaan, dijalankan oleh satu lembaga saja
• Pemerintahan tidak berdasar konstitusional
• Rule of power atau prinsip negara kekuasaan 
• Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekrit
• Pemilihan umum tidak demokratis
• Terdapat satu partai politik yaitu partai pemerintah 
• Manajemen dan kepemimpinan tertutup dan tidak bertanggungjawab
• Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga
• Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers
• Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia
• Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi penguasa
• Tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi
• Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama
• Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan
• Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu
• Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin

Indikator demokrasi

• Kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin (guaranteed framework of equal citizen rights)
• Institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel (institutions of representative and accountable government)
• Masyarakat yang demokratis atau sipil (civil or democratic society)

Perjalanan demokrasi di Indonesia

• Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) dinamakan demokrasi parlementer
• Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) dikenal dengan demokrasi terpimpin
• Masa ketiga republik Indonesia (1965-1998) yakni masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensiil
• Masa keempat Republik Indonesia (1998- sekarang) yaitu masa reformasi yg menginginkan tegaknya demokrasi sbg koreksi thdp praktik politik pada masa ketiga Republik Indonesia

Pendidikan demokrasi

Telah dikemukakan bhw demokrasi tidak hanya bentuk pemerintahan, sistem politik, dan sikap hidup. Oleh karenanya demokrasi paling tidak mencakup dua hal: (a) struktur; (b) kultur. Tradisi atau budaya demokrasi perlu ditumbuhkembangkan. Salah satu cara dengan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi : informal ( dlm keluarga), formal (sekolah), non formal (kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik)

Prinsip negara hukum

• Fungsi kenegaraan dijalankan lembaga
• Uud menjamin hak azasi manusia
• Pengadilan yang berwibawa
• Badan negaraenjalankan kekuasaan berdasar hukum
• Kehakiman yang b ebas dan tidak memihak

PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRASI

PRINSIP PEMERINTAHAN OTORITER

ADANYA PEMISAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN KONSTITUSIONAL ( MENJAMIN HAK AZASI MANUSIA DAN MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN) RULE OF LOW ( KESAMAAN DIDALAM HUKUM )= SUPRMASI HUKUM MWENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT SECARA DAMAI MULTI PARTAI MANAJEMAN TERBUKA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGAKUI HAK MINORITAS KEBEBASAN YANG DIAKUI PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA PERADILAN YANG MERDEKA DAN INDEPENDEN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PRINSIP PERSETUJUAN DAN KOMPROMI

1.      PEMUSATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN IN KONSTITUSIONAL DIPEGANG PEMERINTAH RULE OF POWERS KEPUTUSAN TANPA PERMUPAKATAN PEMILIHAN UMUM YANG TIDAK DEMOKRATIS MONO PARTAI MANAJEMEN TERTUTUP DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PEMERINTAH CENDRUNG MENEKAN TANPA MENGAKUI HAK MINORITAS TIDAK ADANYA KEBEBASAN BERPENDAPAT/PERS TIDAK MELINDUNGI HAK AZSI MANUSIA PERADILAN YANG TIDAK BEBAS TIDAK ADA KONTROL ADMINISTRASI MEKANISME PEMERINTAHANH STATIS DOGMATIS DAN DOKTRIN